Berita
BATASAN KEWENANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA SERTA PENYESUAIANNYA DENGAN KUHP BARU ABSTRAK Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bagian dari pilar demokrasi yang berfungsi sebagai wadah partisipasi publik dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan negara. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi tindakan yang melampaui batas kewenangan dan menyerupai fungsi aparat
Jakarta 5 Maret 2026 — pembasmi news Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pembasmi menginvestasikan dana hingga miliaran rupiah untuk mengembangkan sebuah aplikasi layanan hukum digital bernama Hallo Law. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan konsultasi hukum serta pendampingan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau. Ketua umum DPP Pembasmi Dr.c.M.Firdaus oiwobo,S.H.,S.H.i.,M.H menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi Hallo Law merupakan bagian dari
Serang – 10 Maret 2026 Puluhan anggota dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia (PEMBASMI) resmi diambil sumpahnya sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Banten serta sejumlah Pengadilan Tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Prosesi sumpah tersebut menjadi momentum penting bagi para calon advokat yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan dan pelatihan profesi. Para anggota sebelumnya telah mengikuti tahapan Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Serang – 10 Maret 2026 Puluhan anggota dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia (PEMBASMI) resmi diambil sumpahnya sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Banten serta sejumlah Pengadilan Tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Prosesi sumpah tersebut menjadi momentum penting bagi para calon advokat yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan dan pelatihan profesi. Para anggota sebelumnya telah mengikuti tahapan Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Pembasmi news Jakarta 12/3/2026 Organisasi advokat Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia (PEMBASMI) membuka kesempatan bagi para sarjana hukum di seluruh Indonesia untuk mengikuti Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) melalui program beasiswa gratis yang akan dimulai pada April 2026. Program ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memperluas akses pendidikan profesi advokat bagi lulusan fakultas hukum yang ingin berkarier di dunia
