Detail Berita

Jakarta 5 Maret 2026 — pembasmi news

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pembasmi menginvestasikan dana hingga miliaran rupiah untuk mengembangkan sebuah aplikasi layanan hukum digital bernama Hallo Law. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan konsultasi hukum serta pendampingan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Ketua umum  DPP Pembasmi Dr.c.M.Firdaus oiwobo,S.H.,S.H.i.,M.H menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi Hallo Law merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan hukum.
“Melalui aplikasi Hallo Law, masyarakat nantinya bisa langsung berkonsultasi dengan para ahli hukum dan advokat tanpa harus datang langsung ke kantor. Cukup melalui ponsel, masyarakat bisa mendapatkan informasi hukum, konsultasi, hingga pendampingan,” ujarnya.
Aplikasi ini akan menyediakan berbagai fitur layanan, mulai dari konsultasi hukum online, pengajuan pendampingan perkara, edukasi hukum kepada masyarakat, hingga informasi terkait peraturan dan hak-hak hukum warga negara.
Pengembangan platform digital ini disebut memakan waktu cukup panjang karena melibatkan tim teknologi, praktisi hukum, serta pengurus organisasi agar sistem yang dibangun benar-benar aman, mudah digunakan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
DPP Pembasmi menargetkan aplikasi Hallo Law akan resmi diluncurkan setelah Hari Raya Idulfitri pada April 2026. Saat peluncuran nanti, masyarakat di seluruh Indonesia diharapkan sudah dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut melalui perangkat smartphone mereka.
Dengan hadirnya Hallo Law, DPP Pembasmi berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan akses keadilan dan tidak lagi ragu untuk mencari bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa akses terhadap bantuan hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Melalui Hallo Law, layanan hukum akan menjadi lebih dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
Peluncuran aplikasi ini juga diharapkan menjadi langkah awal transformasi layanan hukum berbasis digital yang lebih modern dan inklusif di Indonesia (red#syh)